Golput Di Lamongan Tembus 32 Persen

Kabarlamongan.com: Lamongan- Kekhawatiran semua pihak, kalau warga yang tidak memilih dalam pilgub Jatim di Lamongan diperkirakan tembus 50 persen akhirnya tidak terjadi.

Bahkan warga yang tidak menggunakan hak suaranya pada Kamis (29/8) kemarin, lebih kecil bila dibandingkan dengan pilgub 2008 silam, dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2010 yang mencapai 30,97 persen.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPUD Lamongan Khoirul Huda pada Jum'at (30/8) mengatakan, pihaknya memang belum resmi melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten, namun dari berbagai sumber yang ia dapatkan, warga yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Lamongan hanya 30,82 persen.

"Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim tergolong cukup tinggi, karena sebelumnya semua kalangan memprediksi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya bisa tembus 50 persen," katanya.

Kekhawatiran itu lanjut Huda, karena dua bulan sebelumnya Lamongan punya gawe menggelar pemilihan kepala desa massal, yang syarat dengan politik uang yang sudah menjadi bagian dari adat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja di tingkat desa.

Namun, berbeda dengan pemilihan gubernur yang diyakini tidak sampai menggunakan politik uang dalam meraup simpati dan suara, namun masyarakat teryata masih berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara TPS-TPS. Fakta yang demikian ini lanjut Huda membuktikan kalau pemilih di Lamongan sudah cukup dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi.

Karena itu, ia sangat bersyukur warga Lamongan yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS terdekat."Kami sangat bersyukur warga yang memutuskan untuk tidak memilih atau memutuskan sebagai golongan putih hanya 30,82 persen,"katanya. 

Sementara itu data yang dilansir oleh Desk Pilgub Pemkab Lamongan menyebutkan, kalau hasil final pilihan gubernur dan wakil gubernur di Lamongan, pasangan Khofifah - Herman unggul dengan meraup suara 281.790 atau 46,37 persen, atau unggul di 22 kecamatan dari jumlah total 27 kecamatan.

Sedangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) berada diurutan kedua dengan meraup suara 225.923 atau 37,18 persen. Pasangan petahanan ini unggul di lima kecamatan yakni Sukorame 5.712 atau 51,83 persen, Ngimbang 10.916 atau 45,29 persen, Brondong 11.524 atau 43,91 persen, Sambeng 11.418 atau 41,63 persen, dan Kec Mantup 10.276 atau 42,14 persen.

Pasangan BDH-Said Abdullah harus puas berada diurutan ke 3 dengan perolehan suara 87.601 atau 14,42 persen, dan pasangan terakhir Eggi-Moh Sihat memperoleh 12.364 atau 2,03 persen. (Zie/SP)

Meski Telat, Akhirnya Atribut Pilgub Dibersihkan

Kabarlamongan.com: Lamongan- Meski terlambat dari jadwal yang ditentukan dalam penertiban atribut cagub dan cawagub Jatim, Panwaslu kabupaten Lamongan bersama dengan aparat gabungan, Selasa (27/8) akhirnya membersihkan atribut kampanye secara serentak di seluruh wilayah Lamongan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tony Wijaya mengatakan, penertiban sejumlah atribut kampanye itu dilakukan, setelah melakukan koordinasi dengan KPUD pasca surat himbauan yang disampaikan ke tim pemenangan para cagub dan cawagub tidak direspon sama sekali, dan atribut kampanye masih bertebaran dimana-mana.

"Kita menertibkan ini semua karena selain batas waktu kampanye sudah habis, penertiban ini dilakukan karena pihak tim pemenangan dari 4 cagub dan cawagub tidak menertibkan alat peraga seperti yang sudah kita himbau melalui surat pada Sabtu (24/8) lalu," Tony menjelaskan.

Saat didesak kenapa tidak ditertibkan pada malam harinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, mantan aktifis GMNI Lamongan ini berkilah kalau pihaknya masih memberikan waktu dan kesempatan kepada tim pemenangan untuk menertibkan sendiri.

Apalagi menurutnya, panwaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menertibkan atau membredel, panwaslu hanya memberikan rekomendasi kepada Satpol PP , mana atribut kampanye yang melanggar dan harus ditertibkan.

"Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, kalau Panwaslu itu bukan tukang bredel atribut atau alat peraga lainnya, Panwaslu hanya memberikan rekomendasi dan yang menertibkan adalah Satpol PP," kata Tony menegaskan.

Dalam penertiban atribut kampanye, petugas gabungan tidak hanya menertibkan atribut kampanye 4 cagub dan cawagub, melain atribut parpol atau caleg yang ada kaitannya dengan kampanye cagub dan cawagub. "Kalau atribut parpol tapi ada kaitannya dengan kampanye cagub tetap kita tertibkan," terangnya.

Sementara itu, selama pemasangan ribuan atribut kampanye, semua tim pemasangan 4 cagub dan cawagub melanggar semua, mulai dari tata cara pemasangan hingga tempat-tempat yang sudah dilarang namun tetap dipasang sejumlah atribut."Semua melanggar mas," pungkasnya. (Gus/SP)

Said Aqil Imbau Khofifah Mundur Dari Ketua Muslimat

Kabarlamongan.com: Ketua Umum PB NU, Said Agil Siradj menegur Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawangsa untuk mundur dari jabatannya karena maju dalam Pilgub Jatim 2013.

Ditemui di kantor PW NU Jatim, Kamis (22/8/2013) Said Agil mengatakan bahwa dalam aturan di NU setiap pimpinan NU baik Ketua Umum, Ketua Cabang hingga Ketua Banom (Badan Otonom) NU harus mengundurkan diri jika terjun ke dunia politik. "Contohnya di Cirebon ketua cabang NU maju sebagai Wakil Bupati. Dia mundur jadi ketua cabang. Ini aturan yang benar, ya (Khofifah,red) harus mundur dari Muslimat," jelasnya, kemarin.

Dikatakan Said Agil, PB NU sudah mengeluarkan edaran kepada Ketua Umum Muslimat NU untuk mengingatkan aturan tersebut. "Sudah dikirim, namun tetap saja tidak mau mundur. Kami tidak bisa apa-apa untuk itu," jelasnya.

Ditambahkan Said, pihaknya berharap Ketua Umum Muslimat NU Khofifah secepatnya mundur dari jabatannya. "Banom itu netral dan kawatirnya NU nanti pecah sehingga sebaiknya dia segera mundur," tandasnya.(Gus/SP)

Andre Dewanto Dituntut Mundur dari KPU Jatim

Kabarlamongan.com; Sinyalemen Ketua KPU Jatim Andry Dewanto SH, memihak cagub Khofifah, mulai terkuak. Menjelang debat Cagub di MetroTV, Rabu malam yang lalu, Andry mengirim Broadcast Message (BM) yang isyaratkan mendukung kampanye Khofifah, calon Gubernur yang diusung PKB Jatim. Elemen seperti Pemuda Pancasila, PPP, PDIP Golkar, akademisi Unair serta Komunitas anak muda Paul (Pakde Gaul), mendesak KPU Pusat mencopot Andry Dewanto. Bahkan komunitas Paul malah melaporkan tindakan Andry yang dinilai menyalahgunakan jabatan ke Polda Jatim.

Pihak Polda sudah menerima laporan namun justru Polda mengarahkan laporan ke Bawaslu. Terutama ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan Ketua KPU Jatim kelahiran Lamongan, 1973 yang lama berkenalan dengan seorang bandar judi Malang yang dicurigai sering mendanai beberapa calon bupati dan walikota di Jatim.

"Polda harusnya memilah mana yang pelanggaran pemilu dan mana yang penyalahgunaan jabatan. Ketua KPU itu setara dengan penyelenggara negara. Ketua KPU itu disumpah dan ditugaskan untuk menjadi wasit yang netral, agar pilkada berjalan demokratis. Tapi kali ini Andry Dewanto, mengirim BM yang memihak salah satu cagub. Secara hukum, ini masuk dalam penyalahgunaan jabatan, bukan pelanggaran pemilu semata. Jadi Polda wajib memproses Andry. Apalagi alat bukti ada, aturan KPU juga ada, selain saksi ahli," ingat Koordinator Komunitas anak muda Paul (Pakde-Gus Ipul Gaul), usai diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jatim, Kamis sore (22/8).

Bunyi BM ANDRY DEWANTO itu disebarkan pada pukul 15.39 WIB, menjelang siaran langsung debat cagub Jatim di Gramedia Expo, yang disiarkan secara langsung oleh MetroTV. Bunyi broadcast Andy Dewanto :"Saksikan keunggulan Cagub PKB Khofifah IP dlm debat kandidat di Metro TV live dr Gramedia Expo malam ini jam 19.00 WIB. Sebarkan..:)". Baru satu jam menit kemudian, tepatnya 16.40 Andry meralat broadcastnya tersebut. Dalam ralatnya, Andry kemudian menyebut empat nama pasangan calon gubernur Jawa Timur. “Broadcast itu membenarkan sinyalemen jika selama ini Ketua KPU Jatim pendukung khofifah," kata pengacara muda yang kini menjadi caleg (Calon Legislatif Partai Gerindra) M Sholeh, Kamis (22/8).

Mengenai alasan Andry yang katanya lalai atau tidak sengaja, Sholeh mengatakan alasan tersebut tidak masuk akal. "Dalam hukum tidak dikenal lalai atau khilaf. Khilaf itu bahasa agama. Salah tetap salah, komisioner KPU Jatim Nadjib Hamid saja nulis opini di media cetak yang hanya bicara aturan main persyaratan pilgub dinilai DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, red) tidak etis dan tidak netral, sehingga dia diberhentikan sementara. Maka perlakuan harus disamakan untuk Andry, dia harus mundur. Jika tidak ya harus dipecat," tegasnya.

Sebab, lanjut Sholeh, nanti jika Khofifah menang pilgub, kasus ini pasti dibawa oleh pasangan calon yang kalah ke Mahmakah Konstitusi (MK). "Mumpung pemilihan tanggal 29 Agustus masih ada waktu, maka KPU Jatim harus dibersihkan dari orang-orang yang tidak netral," desak Sholeh.

Ulah Andry Dewanto itu juga dikecam sejumlah petinggi partai politik. Andry bahkan disebut tidak jujur dalam bertindak sebagai penyelenggara pilgub Jatim. “Jujurlah kepada diri dan istiqamah (konsisten, red) pada tugas dan etika profesi. Jangan sekali-kali nyimpang. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga," kata Sirmadji Tjondropragolo, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.

Sedangkan Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim Zainuddin Amali melihat ulah Andry itu sebagai kesengajaan. "Pasti ini disengaja untuk menguntungkan pasangan calon tertentu, maka sudah selayaknya tiga pasangan lainnya yang merasa dirugikan mengadukan hal ini ke DKPP. Karena ini sudah menyangkut pelanggaran etika penyelenggara Pemilu,:" katanya.

Pengaduan pada DKPP itu sekaligus untuk melihat sejauh mana respon dari DKPP, apakah akan sama perlakuannya seperti keputusan DKPP saat memutuskan sanksi kepada tiga komisioner KPUD Jatim lainnya. "Kita lihat, DKPP bisa adil nggak dalam menangani sebuah kasus pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu," katanya.

Ia menegaskan, seharusnya KPU Jatim sebagai penyelenggara Pemilu bersikap netral karena amanat yang diemban itu adalah kepercayaan rakyat melalui perwakilannya (DPR RI) yang telah memilih KPU Pusat dan selanjutnya KPU Pusat memilih KPUD Provinsi melalui Pansel. “Dengan perilaku Ketua KPU Jatim seperti itu, maka akan menimbulkan kecurigaan rakyat terutama bagi pendukung 3 pasangan lainnya di luar Khofifah-Herman, terhadap netralitas penyelenggara Pemilukada di Jatim," pungkasnya.

Dampak lain, pleno daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jatim di Hotel Singgasana kemarin siang (22/8) yang diikuti seluruh tim dari empat pasangan cagub Jatim berlangsung gaduh. Koordinator Monitoring dan Evaluasi Tim Kampanye pasangan Bambang DH-Said Abdullah, Didik Prasetyono melakukan aksi walk out (WO). "Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin walk out keluar dari ruangan ini, sampai ada penjelasan tertulis dari Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad. Saya minta Ketua KPU Jatim mengklarifikasi hal itu, karena sudah menjadi headline di media mana-mana," tegas Didik Prasetyono di depan seluruh peserta rapat pleno terbuka KPU Jatim.

Menurut mantan anggota KPU Jatim ini, persoalan broadcast BBM dari Andry itu tidak main-main, dan hal yang perlu diseriusi. Diakui Didik, dirinya sudah menghubungi Ketua KPU Pusat via telepon menyangkut integritas KPU Jatim sebagai penyelenggara pemilu, khususnya terhadap sikap ketua KPU Jatim, Andry Dewanto yang telah menunjukkan referensi politik melalui broadcast BBM terhadap sejumlah orang.

Di singgung soal sanksi, kembali Didik menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku. Termasuk jika ada toleransi itu terserah tapi secara etika itu tidak bisa dilanjutkan lagi. "Secara etika apa yang telah diperbuat Andry Dewanto itu tidak bisa dilanjutkan atau pantas dipecat," tambah Didik menegaskan.

Hanya Ngaku Khilaf

Andry Dewanto saat dikonfirmasi tidak sedikitpun merasa bersalah. Ia tampak santai dan cuek dengan ramainya pemberitaan tentang pesan massal yang dikirimnya. "Tidak usah terlalu serius. Tidak perlu pernyataan maaf tertulis, karena itu kan broadcast BBM. Saya kan sudah langsung kirim broadcast BBM kedua untuk meralatnya. Semua manusia pasti pernah salah tulis atau copy paste. Anda wartawan kan juga pernah salah tulis dan meralatnya," kilahnya kepada wartawan.

Andry mengaku saat mengirim pesan tersebut sedang nyetir dari Pasuruan menuju Surabaya untuk menghadiri debat publik calon Gubernur di Gramedia Expo, Surabaya.

Terpisah, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti mengecam keras langkah yang dilakukan Ketua KPUD Jatim Andry Dewanto yang terang-terangan mendukung Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan menyebarkan (broadcast message) melalui Blackberry miliknya.

"Ini semua Allah SWT yang menunjukkan. Sekarang kita semua tahu bagaimana sikap dia (Andry Dewanto, red). Sejak awal Pemuda Pancasila sudah menyatakan Ketua KPU Jatim bermain kotor. Sekarang sudah jelas. Pemuda Pancasila tidak terima dengan kasus ini. Jangan salahkan kalau massa mencari dia untuk meminta dia mundur," ujar La Nyalla M Mattalitti melalui siaran pers Pemuda Pancasila Jatim, Kamis (22/8).

Dikatakan La Nyalla, seharusnya DKPP aktif menyikapi kejadian serius ini. Karena ini bukti nyata bahwa ternyata dugaan publik Jatim selama ini benar. Selama ini masyarakat Jatim sudah merasakan gelagat bahwa Ketua KPU Jatim ini tidak netral. "Sekarang bagaimana sikap DKPP? Seharusnya langsung nonaktifkan dia (Andry Dewanto, red)," tukasnya.

Ditambahkan La Nyalla, sikap terbuka Andry yang juga mantan aktivis PMII itu dalam mendukung pasangan Khofifah-Herman adalah perbuatan tabu bagi penyelenggara pemilukada. Maka wajar apabila PP Jatim meminta DKPP memberhentikan Andry. "Kalau DKPP lambat atau membiarkan, berarti DKPP juga tidak netral. Maka kader PP akan bertindak dengan caranya sendiri," tuturnya.

Khofifah Merasa Dirugikan

Sementara itu, Khofifah menganggap broadcast yang disebar Andry Dewanto justru menyesatkan dirinya. Ketua PP Muslimat NU ini menuding ada niatan untuk mengacaukan simpati masyarakat yang sudah bagus kepada dirinya. "Jangan dianggap itu menguntungkan kami. Justru bagi saya sangat merugikan," tandas Khofifah.

Di saat simpati masyarakat yang sudah terbangun, lanjut Khofifah, KPU merusaknya dengan menyebar pesan yang seolah-olah dikemas dengan masker dan bahasa indah. "Ada BBM (BlackBerry Messenger) yang sepertinya pujian, padahal sebenarnya menjerumuskan," ungkapnya.

Bawaslu Periksa Andry Dewanto

Tak ketinggalan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur langsung mengirim undangan klarifikasi ke Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad terkait keberpihakan KPU kepada Khofifah-Herman. Ketua Bawaslu Jatim Sufianto, hal tersebut diputuskan dalam pleno Bawaslu Rabu (21/8) malam lalu. ’’Hasilnya, yang bersangkutan (Andry, Red) akan kami undang pada Minggu (25/8) untuk klarifikasi,’’ papar Sufianto, kemarin (22/8).

Menurutnya, keputusan ini diambil melihat banyak aspek. Salah satunya adalah reaksi di masyarakat. Selain itu, Sufianto mengingatkan bahwa ada indikasi permainan elit politik yang ingin mengganggu Pelaksanaan Pilgub Jatim.’’Pertarungannya melalui Pilgub Jatim. Ini yang tak kami inginkan. Karena itu bisa merongrong demokrasi di Jatim,’’ tegasnya.

Pengamat politik Unair Haryadi mengatakan bahwa bila memang benar seperti itu, maka patut diduga Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad tak netral. ’’Ini bisa berbahaya dan menjadi tak fair. Apa maksudnya dengan “keunggulan” cagub PKB Khofifah dalam broadcast-nya? Jangan-jangan, sudah ada bocoran sehingga bisa unggul,’’ katanya.

Senada, anggota Bawaslu Jatim, Andreas Pardede menyatakan akan menindaklanjuti maraknya pemberitaan media menyangkut broadcast BBM Andry Dewanto Ahmad itu dengan pemanggilan pada 24 Agustus nanti. "Tapi kami berharap pihak-pihak yang mempersoalkan juga mengirim surat protes resmi ke Bawaslu untuk memperkuat," jelasnya.

Bahkan, mantan hakim dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. A. Mukthie Fajar SH, MS, mengatakan, dugaan ketidaknetralan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Andry Dewanto bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Andry Dewanto Diduga ‘Boneka’ Preman Malang

Siapa sebenarnya Andry Dewanto Ahmad, Ketua KPU Jawa Timur ini? Nama Andry sudah sangat akrab di kalangan aktivis Nahdlatul Ulama (NU). Maklum pria kelahiran Lamongan 8 Desember 1971 itu sudah aktif di organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejak menjadi mahasiswa fakultas hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Saat menjadi mahasiswa, Andry dikenal sebagai figur yang kritis dan bandel. Akibatnya, pria yang selalu memakai peci hitam di setiap kesempatan ini drop out dari Universitas Brawijaya. Sehingga harus melanjutkan kuliah ke Universitas Widyagama Malang untuk mendapatkan ijazah S1-nya.

Saat mahasiswa itulah, Andry kerap kali melakukan komunikasi dengan Iwan Kurniawan alias Iwan Laguna alias Iwan 52 alias Nawi 52, pengusaha Tionghoa ‘penguasa proyek’ di Malang dan sekitarnya. Bahkan, kabar yang beredar, Iwan ini menjadi funding utama untuk membereskan biaya-biaya kuliahnya.

Andry ‘dirawat’ Iwan karena dianggap berpotensi dan mau membantu melakukan aksi-aksi massa dalam rangka melancarkan proyek-proyek besar. Iwan sendiri, sejauh ini dikenal sebagai preman proyek yang mengendalikan dan jadi bandar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah Malang Raya.

“Iwan 52 ini sangat besar pengaruhnya di Malang, Bupati Malang Rendra Kresna dan Walikota Batu Edy Rumpoko menang setelah ada campur tangan materi dan kekuatan jaringan yang dimiliki Iwan,” kata sumber politisi asal Malang yang minta namanya tidak disebutkan itu.

Lanjut sumber tersebut, besar kemungkinan Andry Dewanto dalam menjalankan tugasnya di KPU Jawa Timur ini atas peran besar Iwan Malang. Terlebih, hubungan Iwan dengan Gubernur Soekarwo belakangan ini kurang harmonis. Karena Gubernur Soekarwo enggan proyek-proyek infrastruktur milik pemprov Jatim ataupun pemerintah pusat diatur-atur oleh genk yang dikendalikan Iwan.

Akibatnya saat ini, dugaan keberpihakan Andry Dewanto Ahmad mendukung pasangan Khofifah juga tidak lepas dari peran Iwan Malang. “Andry ini bersama istrinya juga santri dari KH Hasyim Muzadi kyai Asal Malang yang dikenal sebagai salah satu tim sukses Khofifah,” ungkap sumber tersebut.

Istri Andry yang bernama Hikmah Bafaqih merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hikmah pernah duduk sebagai anggota komisi B DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PKB tahun 2004-2009. Hingga kini, Hikmah merupakan Pengurus DPW PKB Jawa Timur. Selain itu, Hikmah sampai saat ini tercatat sebagai Ketua Fatayat NU cabang Malang.

“Banyak latar belakang Andry yang sangat dekat dengan orang-orang Khofifah-Herman, wajar saja jika akhirnya dia mendukung Khofifah,” sahut sumber tersebut. (Zie/SP)

Hasyim Muzadi Kritik Penempelan stiker Pada Kertas Suara Pilgub Jatim

Kabarlamongan.com: Lamongan- Keputusan KPU Jatim menempel stiker di formulir C1 dinilai tidak adil, dan memicu adanya kerawanan yang akan membuka kecurangan dalam pelaksanaan pilgub yang akan dihelat pada 29 Agustus mendatang.

Peryataan itu disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi disela-sela menghadiri kampanye terbuka pasangan Khofifah-Herman (Berkah) yang dihadiri ribuan ibu-ibu mayoritas jamaah dan nggota Muslimat di Gedung Olahraga (GOR) Lamongan Selasa (20/8).

Dikatakannya, penempelan stiker di C1 menurut pengasuh Ponpes Al-Hikam Malang ini, dapat dikategorikan keputusan yang tidak adil, dan penempelan stiker adalah bagian dari upaya KPU Jatim tidak netral dalam pelaksanaan Pilgub ini.

"Penempelan stiker rawan kecurangan karena stiker ditempel terkadang juga bisa lepas, karena stiker adalah tambahan, tapi beda kalau dicetak hingga ada nomor urut empat," ujarnya.

Terkait alasan KPU yang keberatan mencetak karena tidak ada uang, menurut Hasyim itu alasan yang tidak masuk akal. Penyelenggaraan pilgub adalah gawe Pemprov dan ini adalah bagian dari kewajiban KPU untuk memperlakukan para kontestan sama.

"Sebenarnya ini kewajiban, jadi tidak boleh sampai bilang tidak punya uang yang katanya menghabiskan anggaran Rp 2,8 Miliar, lah wong diecer kemana-mana puluhan miliar saja bisa kok, nyetak C1 tidak bisa," kritik mantan keta PBNU ini. 

Tapi kata Hasyim, pihaknya sudah menyiapkan seluruh tim pemenangan Berkah di TPS-TPS, setiap ada hasil rekap dari masing-masing TPS, untuk segera difoto biar dimsukkan do call center Berkah, tim sukses hal itu nanti bisa dihitung, dari hasil itu tidak lagi Quick Count, tapi sudah Real Count, setelah itu dicocokan dengan rekapan dari Polri.

Sementara itu dalam kampanye di Lamongan, meski para cagub dan cawagub pasangan Berkah tidak hadir, namun kedatangan KH Hasyim Muzadi dan sekjen DPP PKB Imam Nahrowi mengobati kerinduan jamaah. Bahkan dalam kampanye tersebut para jamaah dan anggota muslimat suka rela merelakan sebagian uangnya disumbangkan untuk kepentingan kampanye untuk pemenangan Berkah. (Gus/*)

Fatayat & Muslimat Lamongan Galang Dana Dukung BerKah

Kabarlamongan.com: Lamongan- Ribuan pendukung pasang Cagub-Cawagub Khofifah Indar Parawansa- Herman S (Berkah) dari kalangan Muslimat dan Fatayat serta NU di Lamongan menggalang saweran untuk membiaya kebutuhan logistik kampanye dan kebutuhan lain pasangan Berkah.

Spontanitas ribuan warga Nahdliyin itu nampak saat kampanye Berkah yang dihadiri KH Hasyim Muzadi, Imam Nachrawi, Sekjen PKB, Andi Muawiyah pengurus DPP PKB dan Kartika Hidayati, anggota DPRD 1 Jatim dari FPKB yang juga Ketua Muslimat Lamongan yang digelar di pelataran Gedung Olah Raga (GOR) jalan Basuki Rahmad Selasa (20/08/2013).

Adat dan pola saweran itu semula digambarkan oleh KH Hasyim Muzadi yang menceritakan kekagumannya kepada pendukung pasangan Cagub-Cawagub Berkah yang ada du Lumajang, Jember, Pasuruan dan hampir merata di Jatim dengan sukarela merogoh sakunya  untuk menyumbangkan dana demi kepentingan kemenangan Berkah.

”Berkah jelas tidak bisa memakai dana rakyat lewat APBD dan Berkah memang  tidak boleh memakai uang haram walau sekecil apapun demi kemenangan dalam Pilgub ini,” tegas Hasyim Muzadi yang disambut antusias umat Nahdliyin.

Saweran itu tidak hanya dilakukan oleh umat NU ditingkat bawah, para Kiai, ulama, tokoh nasional, pimpinan partai politik termasuk dirinya juga telah banyak menyumbang untuk keperluan pasangan Berkah.
Hasyim Muzadi yang datang sebagai jurkam Berkah di Lamongan siang tadi juga turut nyawer  ketika melihat semangat warga Nahdliyin yang datang memberikan sumbangan  yang langsung dimasukkan lewat  sejumlah kardus bekas air mineral yang diedarkan di depan jamaah. Hasyim Muzadi membuka dompetnya yang ada dalam tasnya dan semua rupiah yang ada dikuras dimasukkan dalam kardus saweran.

Saat di Jember, kata Hasyim Muznyadi, para pemuda rela urunan seribuan per orang untuk menyumbang kepentingan Berkah. Potret itu tentu menjadi kebanggaannya, teruma bagi warga NU.

Hasyim Muzadi menegaskan, Cagub Khofifah Indar Parawansa merupakan miqod perjuangan  warga NU. Jika dulu pada 2008  pernah dikalahkan, maka sekarang harus dimenangkan.”Meski kemarin sempat dipotong ujungnya oleh Syaitonirrojim saat proses pencalonan. Tapi dengan kebenaran, yang batil itu ternyata bisa dikalahkan,” tegasnya.

Saweran yang digalang Selasa siang itu terkumpul uang sebanyak Rp 60 juta. Tampak di antaranya, Kartika Hidayati Rp 10 juta, Ketua DPRD Lamongan, Makin Abbas Rp 6 juta, Andi Muawiyah Rp 15 juta dan dari jamaah yang datang.

Singgung C1 dan C6

Hasyim Muzadi juga menyinggung dugaan peluang kecurangan yang tersistimatis. Saat ini saja, KPU enggan mencetak ulang kartu untuk meletakkan foto pasangan Berkah.

KPU Jatim lebih memilih menempelkan stiker dengan alasan dana.”Kalau dana APBD dibuat foya –foya diberikan masyarakat untuk kampanye tidak kerepotan, sementara dana kecil untuk  mencetak ulang kartu saja tidak mampu,” tandasnya.

Menjaga kemungkinan munculnya kecurangan, pihaknya telah menyiapkan strategi untuk memrotek jika ada praktik curang. Untuk kepentingan itu, NU dan Tim Berkah sudah menyiapkannya.

Soal lembar  C1 dan C6 ada juga menjadi peluang kecurangan karena kalau  hanya ditempel stiket foto Cagub Berkah , maka akan sangat mungkin kecurangan itu dilakukan. Menyinggung C1 dan C2, Cagub Khofifah, secara live melalui sambungan ponselnya  kemudian disambungkan melalui microfon sound system menyapa warga yang datang. Sekitar 20 menit Khofifah menyampaikan berbagai hal, termasuk lembar C 1 dan C6 senada dengan penjelasan Hasyim Muzadi. (Gus/Sry)

Kampanye Di Lamongan, Jempol Angkat Permasalahan Pedesaan

Kabarlamongan.com: Lamongan- Hari keempat kampanye Pilgub Jawa Timur, Calon Gubernur Bambang DH menggebrak Lamongan dan Bojonegoro. Ia menemui warga di pedesaan, bertemu para kepala desa, serta meresmikan jembatan dan menghadiri tasyakuran warga. Dalam kampanye ini, giliran isu pedesaan mendapat prioritas penting dari kandidat nomor 3 itu.

Di Lamongan, Bambang DH bertemu dengan 1.500 kepala desa. Setelah mendapatkan penjelasan tentang program 500 juta per desa, tiap tahun, para "petinggi" (sebutan untuk kepala desa) itu berikhtiar akan memenangkan pasangan Bambang-Said dalam Pilgub Jawa Timur 2013, tanggal 29 Agustus nanti.

"Distribusi anggaran Rp 500 juta itu merupakan strategi kami, pasangan Bambang-Said, untuk mengubah Jawa Timur menjadi lebih baik. Selama ini desa dibiarkan terbengkalai. Pembangunan desa bertumpu pada kabupaten. Sedang anggaran kabupaten terbatas," kata Bambang DH kepada para kepala desa, di Desa Deket Agung, Kecamatan Sugio, Lamongan, Kamis (15/8/2013).

Seorang kepala desa bertanya, "Mengapa Mas Bambang DH berani memberi anggaran itu, sementara calon-calon lain tidak?"

Mantan Walikota Surabaya itu menjelaskan, bahan bakar dari pembangunan adalah dana. "Kalau desa tidak diberi anggaran, selamanya desa akan tertinggal. Warga berpindah ke kota, urbanisasi, karena kota lebih maju. Ini fakta dibalik kesenjangan antar-wilayah selama ini," kata Bambang DH.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan bangkrut kalau mengalokasikan Rp 500 juta per desa, tiap tahun. Tahun 2013 ini APBD Jawa Timur Rp 16 triliun. Dengan jumlah desa 8.500, maka diperlukan dana sekitar Rp 5 triliun. "Jadi, jika program itu dilaksanakan, maka di desa-desa seluruh Jawa Timur akan bergulir dana Rp 5 triliun, yang akan berdampak luas pada perubahan di sektor ekonomi, infrstaruktur, dan lainlainnya," kata Bambang DH.

Jika terpilih menjadi gubernur, Bambang DH berkomitmen tidak akan mengelola anggaran besar, karena dana pembangunan didistribusikan ke daerah-daerah. "Pendapat Asli Daerah Jawa Timur berasal dari daerah, melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Mestinya itu dikembalikan ke daerah untuk memacu pembangunan," kata Bambang DH.

Mendengar penjelasan itu, seorang kepala desa menghampiri Bambang DH. Ia menyatakan akan menggalang dukungan dari warganya untuk mencoblos Bambang-Said. "Rekan-rekan kepala desa yang lain juga bersikap sama. Sejak Mas Bambang DH meluncurkan program itu dalam debat di televisi lalu, para kepala menyambut positif program itu," kata kepala desa tersebut.

Dari Lamongan, Bambang DH berpindah ke Bojonegoro. Ia mengunjungi Desa Sukodadi, Kecamatan Sukosewo. Kedatangan dia disambut reog dan gamelan. Suasana di desa itu menjadi riuh. Warga datang berduyun-duyun.  "Baru kali ini ada calon gubernur yang berkunjung dan menemui warga desa. Sebelumnya tidak ada. Semoga Mas Bambang DH terpilih," ujar Suprapto, warga setempat.

Di Sukodadi, Bambang DH diminta meresmikan jembatan, dan menghadiri tasyakuran. Selesainya pembangunan jembatan sangat disyukuri warga setempat dan sekitar. "Desa  saya berada di seberang sungai. Biasanya kami harus naik gethek untuk sampai di sini. Kalau air sungai sedang tidak kering, sulit untuk pergi ke sini," kata Suro, warga desa sebelah.

Dalam tasyakuran itu, Bambang DJ diminta memotong tumpeng. Ia pun menikmati bersama warga dengan lesehan. "Wah, nikmatnya. Makan tumpeng dengan urap-urap panas. Pas lapar begini," kata Bambang DH.

Selesai mengikuti selamatan, Bambang DH mendatangi warga desa, dan menyalami mereka satu per satu. "Mohon doa restunya, Pak, Bu. Saya Bambang DH. Jangan lupa tanggal 29 Agustus datang ke TPS, coblos nomor 3. Mudah-mudahan desa bapak-ibu lebih maju lagi. Monggo angkat jempol," ajak Bambang DH.

Disapa begitu, warga pun menyambut. "Jempol Mas Bambang. Semoga nanti terpilih menjadi gubernur. Kalau jadi gubernur, jangan lupa ke sini lagi ya Mas," kata seorang ibu. "Jempol, jempol, nomor 3 jempol," teriak warga yang lain.

Selesai dari Sukodadi, Bambang DH bersama rombongan melanjutkan kampanye ke tempattempat lain di Bojonegoro. Ia berpesan kepada kekuatan PDI Perjuangan setempat. "Kita menang di Bojonegoro. Jangan lengah," pesan dia. (Gus/Jatim)

Khofifah-Herman Gagal Lolos Pilgub Jatim

Kabarlamongan.com: Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/7/2013) menjelang tengah malam, memutuskan pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman Suryadi Sumawiredja tidak memenuhi syarat untuk maju dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur. Agenda rapat pleno ini adalah penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur.

''Rapat pleno berjalan cukup dinamis, mulanya kami berupaya melakukan musyawarah mufakat. Karena tidak ada kata sepakat, akhirnya kami lakukan voting,'' kata Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad, Senin (15/7/2013) dini hari. Dia mengatakan, voting dilakukan pada Minggu pukul 23.55 WIB.

Dalam voting tertutup itu, seorang anggota KPU Jawa Timur menyatakan pasangan Khofifah-Herman memenuhi syarat dan tiga orang komisioner menyatakan tidak memenuhi syarat. Satu anggota lain menyatakan dukungan Partai Kedaulatan ke Khofifah memenuhi syarat, Partai Kedaulatan pendukung Soekarwo-Gus Ipul tidak memenuhi syarat, PPNUI pendukung Khofifah tidak memenuhi syarat, sementara PPNUI pendukung Soekarwo-Gus Ipul memenuhi syarat.

Dengan komposisi suara itu, pasangan Khofifah-Herman tidak lolos ke ajang Pemilu Gubernur Jawa Timur pada tahun ini. Andry mengaku belum memikirkan langkah hukum untuk menghadapi pasangan calon yang tidak puas atas keputusan KPU Jatim ini. ''Dalam pleno ini, tidak dibahas rencana ke arah sana,'' tambahnya.

Dalam berita acara KPU Jatim tentang penetapan pasangan cagub-cawagub, dinyatakan ada tiga pasangan calon yang sah menjadi kontestan pemilu gubernur tahun ini. Mereka adalah pasangan Eggi sudjana-Muhammad Sihat dari jalur perseorangan, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah yang diusung PDI-P, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang diusung mayoritas partai di DPRD maupun partai non-kursi DPRD.(Zain/Kompas)