Surabaya- Gubernur Jatim Soekarwo meminta masalah penganggaran pilgub Jatim
2013 sudah beres, sebelum pengesahan APBD Jatim 2012 pada 10 November
2012.
Untuk itu, Pakde Karwo memerintahkan rapat bersama antara eksekutif,
legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) Jatim untuk membahas anggaran pilgub periode 2014-2019.
"Masalah anggaran pilgub harus jadi prioritas. Sampai saat ini,
anggaran kan masih buram. Apalagi persoalan ini merupakan hal yang
sangat mendesak," ujarnya kepada wartawan di gedung negara Grahadi
Surabaya, Selasa (6/11/2012).
Menurut dia, rapat bersama dinilai sangat penting karena Pemilihan
Gubernur Jatim yang dijadwalkan 29 Agustus 2013 sudah tidak lama lagi.
Jika tidak sampai ketemu angka anggaran pasti, maka dikhawatirkan
mengganggu proses dan tahapan.
Dia juga mengatakan, pertemuan antarinstansi ini tidak boleh tidak
terlaksana karena sebagai penentuan anggaran untuk kesepakatan bersama.
Sebab, diperkirakan anggaran pilgub mendatang membutuhkan anggaran yang
tidak sedikit. "Nanti dipilih mana saja yang layak jadi prioritas,
kemudian dimasukkan dalam anggaran. Kalau hanya sebatas pelengkap,
jangan dulu. Nah, ini dapat dilakukan jika panitia anggaran eksekutif
dan dewan bertemu dengan Bawaslu dan KPU," tuturnya.
Di samping itu, pemenuhan anggaran ini bisa dilakukan dengan cara
menggeser anggaran yang ada di SKPD-SKPD. Langkah ini bukan berarti
mengorbankan, tapi menunda program yang sudah ada. Bahkan jika
dilakukan, bisa ditunda lewat perubahan anggaran keuangan.
Seperti yang diketahui, dari usulan total anggaran Rp 943 miliar
untuk pelaksanaan pilgub Jatim satu putaran, hingga saat ini dana yang
sudah dipastikan tersedia masih Rp 600 miliar. Sedangkan, sisanya Rp 343
miliar, tim anggaran masih belum punya gambaran pasti dananya akan
diambilkan dari mana. Padahal per 11 November 2012, APBD 2013 harus
sudah digedok oleh DPRD Jatim.
Sebagai informasi, desk pilkada mengusulkan anggaran pilgub satu
putaran menjadi Rp 943 miliar. Rinciannya, KPU Jatim Rp 646 miliar,
Bawaslu Jatim Rp 206 miliar, Polda Jatim Rp 78 miliar dan Kodam
V/Brawijaya Rp 13 miliar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar di website kami