"Ada parpol koalisi, ada parpol oposisi. Tidak abu-abu seperti sekarang," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jaffar kepada metrotvnews.com, Senin (8/10).
Marwan mengatakan, UU Pilpres harus mengatur jelas apa yang disebut dengan parpol koalisi dan oposisi. Ia yakin usulan tersebut akan disetujui anggota koalisi lainnya.
Senada dengan Marwan, Sekretaris Fraksi PPP juga menyatakan hal serupa. Ia melihat koalisi dalam Sekretariat Gabungaan saat ini tidak efektif.
"Kita bisa rasakan sepertinya hanya bersepakat bulat untuk urusan pembagian tugas di kabinet saja," ujar Arwani.
Bagi PPP, aturan koalisi dalam UU Pilpres bagus untuk menyusun norma dan adab berkoalisi.
"Saya pikir ada tuntutan untuk ke depan sehingga lebih jelas dan tegas, mana parpol pemerintah dan mana parpol koalisi," katanya.
Sementara itu Partai Golkar tak sepakat dengan usulan koalisi diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden. Alasannya tak ada koalisi yang permanen.
"Rasanya sulit ya. Koalisi itu sifatnya cair dan sulit untuk dibuat permanen. Karena koalisi itu sangat bergantung ," kata Wakil Sekretarus Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin kepada Metrotvnews.com, Senin (8/10).
Menurut Nurul, parpol berkoalisi atas dasar kecocokan program, ideologi dan individunya. Ide melembagakan koalisi amat sulit direalisasikan.
"Tapi jika masuk dalam usulan, kita akan bahas, sejauh mana reasonablenya," kata Nurul.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar kelembagaan koalisi diatur dalam UU Pemilihan Presiden. Sebab dalam sejumlah kebijakan ada anggota parpol koalisi bersikap sebagai oposisi, begitu juga sebaliknya.
"Ada parpol koalisi, ada parpol oposisi. Tidak abu-abu seperti sekarang," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jaffar.
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar di website kami