Sutan Bhatoegana Harus diberi Sanksi

Kabarlamongan.com: Jakarta- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menjatuhkan sanksi kepada Sutan Bathoegana. Tuntutan itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di Jakarta, Selasa (27/11).

"Bathoegana harus dikenai sanksi," kata Said Aqil. Soal bentuk sanksi, Said Aqil, menyerahkan kepada pimpinan partai yang dibina Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Itu terserah pimpinan Demokrat. Yang jelas, Bhatoegana harus dikenai sanksi, karena apa yang disampaikan sudah menyakiti orang-orang yang mencintai Gus Dur, khususnya warga NU," katanya.

Dalam dialog di Dewan Perwakilan Daerah RI di Jakarta (21/11), Sutan menyebut Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan karena terlibat skandal korupsi Buloggate dan Bruneigate. Pernyataan Sutan mengundang reaksi keras keluarga besar NU. Mantan juru bicara Gus Dur, Adhie M Massardi, yang mengaku diminta sejumlah kiai meluruskan pernyataan Sutan akhirnya membuat klarifikasi yang membantah pernyataan Sutan.

"Tuduhan bahwa Gus Dur korup sungguh kelewatan, tendensius. Gus Dur tak terlibat kasus Buloggate maupun Bruneigate. Makanya, Kejaksaan Agung menerbitkan SP3," kata Adhie. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU pun berencana melayangkan somasi kepada Sutan dan Partai Demokrat. Karena pernyataan Sutan dinilai sebagai fitnah terhadap Gus Dur, pelecehan terhadap NU, sekaligus mendistorsi sejarah.

"Gus Dur jatuh bukan karena kasus hukum, tapi korban konspirasi politik orang-orang yang terancam oleh langkah-langkah Gus Dur selaku Presiden," kata Ketua LPBH PBNU Andi Najmi Fuadi.

Fuadi mengatakan, Sidang Istimewa MPR 2001 yang menjadi ajang pelengseran Gus Dur sama sekali bukan untuk "mengadili" mantan Ketua Umum PBNU tiga periode itu karena kasus hukum. Apalagi skandal korupsi yang dituduhkan kepadanya, namun menyikapi pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai Kapolri yang dianggap menyalahi TAP MPR VII/2000.

Menurut Fuadi, pernyataan Sutan itu menuai protes keras dari pengurus dan warga NU di berbagai wilayah. Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa, badan otonom NU, mendesak Sutan mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Sekretaris Umum PP Pagar Nusa M Nabil Haroen menyebut pernyataan Sutan itu merendahkan akal budi dan ingatan publik.

Hari ini, Gerakan Pemuda Anshor, organisasi kepemudaan NU, menggelar unjuk rasa di kantor DPP Partai Demokrat. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta maaf kepada keluarga Gus Dur, pengikut, dan warga NU atas pernyataan Sutan. Anas menjelaskan, sesuai pengakuan Sutan, Sutan tidak bermaksud menghina dan merendahkan Gus Dur.(metro)