Internet dan Perpustakaan Bisan Gantikan Ilmu Study Banding DPR

Jakarta: Fraksi Partai Gerindra melarang kadernya untuk studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab yang ingin di dapat dari kegiatan tersebut bisa diakses lewat internet dan perpustakaan.

"Larangan ini sudah berjalan effektif selama lebih dari 2 tahun belakangan ini," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada Metrotvnews.com, Rabu (21/11).

Gerindra mengatakan studi banding atau kunker ke luar negeri perlu dilakukan secara selektif dan transparan. Karenanya, tidak setiap pembahasan RUU harus studi banding ke luar negeri.

DPR bisa meminta bantuan dari staf di kedutaan besar di luar negeri untuk mendapatkan informasi. Selain mengaksesnya lewat internet atau perpustakaan.

"Atau bisa juga dengan meminta bantuan dari kedutaan yang bersangkutan yang ada di Indonesia. Atau bantuan mahasiswa Indonesia atau organisasi mahasiswa kita di Luar Negeri," kata Martin.

Jika perlu, ujar anggota Komisi III DPR ini, DPR bisa dengan mengundang orang yang ahli atau  profesional dari luar negeri untuk ke Indonesia. Sehingga tidak perlu DPR berbondong-bondong ke sana.

"Kalau cara-cara seperti ini dilakukan, pasti akan menghemat anggaran negara yang sangat besar dan DPR akan mendapat apresiasi dari rakyat dan tidak akan sampai mendapat kritikan dan cemohan tajam seperti sekarang ini," kata Martin.(metro)