Rapat Gabungan Nihil

Jakarta: Rapat gabungan Komisi I, Komisi III, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Jaksa Agung, Kemenkopolhukam, Kementerian Dalam Negeri, dan Densus 88 diwarnai aksi protes dari sejumlah anggota Dewan. Rapat tak menghasilkan keputusan apapun selain agenda penundaan.

Rapat tersebut sedianya membahas soal tindakan keamanan, terorisme dan masalah Papua serta anggaran. Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menyarankan agar rapat dibubarkan saja. Pasalnya, rapat itu tak dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

"Izin pimpinan, kita bubarkan saja rapat ini. Karena Menkeu dan Menkopolhukam tidak hadir. Menkeu wajib hadir, Menkopolhokam wajib hadir. Ini kan juga ngomong anggaran. Mereka yang penting. Ini percuma kita di sini. Menghabiskan waktu saja," kata Yani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/10).

Senada dengan Yani, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menyarankan agar pimpinan segera menutup rapat dan menjadwalkan ulang dengan menyertakan Menkopolhukam dan Menkeu.

"Pertemuan ini seharusnya kita undang yang pas (Menkeu dan Menkopolhukam), waktunya dan pihaknya pas. (Makanya) dijadwalkan ulang saja," kata Aboe.

Menanggapi usulan dari beberapa anggota dewan itu, Priyo Budi Santoso selaku pimpinan rapat tetap bersikukuh untuk melanjutkan rapat gabungan itu. Sebab, alasan ketidakhadiran dari kedua menteri tersebut sangat jelas.

Djoko Suyanto tidak bisa menghadiri rapat karena sakit. Djoko juga telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR. Sementara itu Agus Martowardojo tidak hjadir lantaran menemani Wakil Presiden Boediono di Yogyakarta. Akhirnya Priyo memutuskan menunda rapat gabungan tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.