"Keterbatasan penyuluh lapangan KB kian menjadi tantangan berat bagi suksesnya program KB," kata Deputi Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN, Hardiyanto di Jakarta, Kamis (13/9)
Dia menjelaskan, jumlah penyuluh lapangan KB tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus dilayani, sehingga program KB di daerah harus menghadapi tantangan berat itu.
"Saat ini jumlah PLKB sebanyak 22.825 orang. Sedangkan jumlah desa mencapai 78.150," katanya.
Menurut dia, secara ideal satu orang penyuluh melayani satu desa. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan satu penyuluh melayani antara tiga hingga empat desa.
BKKBN telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan fasilitas kendaraan roda dua bagi penyuluh KB.
"Namun, masalahnya datang dari keengganan beberaa daerah untuk membiyaan operasional kendaraan penyuluh," katanya.
Menurut dia, bahan bakar minyak dan keperluan operasional lainnya seharusnya dibiayai oleh APBD, bukan dari APBN.
"Masalahnya ada daerah yang anggarannya kecil, sehingga keberatan untuk membiayai operasional kendaraan penyuluh KB," ujarnya.
Untuk mengimbangi keterbatasan penyuluh KB, BKKBN terus melakukan berbagai upaya lain untuk menyosialisasikan pentingnya KB.
"Sosialisi dilakukan di seluruh Indonesia, namun diprioritaskan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan," katanya.
Di daerah tersebut, BKKBN menggencarkan program pemberdayaan media lokal dan radio komunitas. Digelar juga sejumlah bakti sosial untuk menyosialisasikan program KB.
"Diharapkan berbagai program sosialisasi dapat menjangkau masyarakat yang ingin ber-KB, namun belum terlayani," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar di website kami