Mencuat Wacana Freeport Dikelola Indonesia

Jakarta: Ketua Bidang BUMN DPP KNPI Ali Muksin mengemukakan hasil pertambangan emas dan tembaga di Papua yang saat ini dikendalikan Freeport harus dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia.


"Saya setuju kontrak terhadap Freeport jangan terus diperpanjang karena itu merugikan bangsa kita," ujarnya di Jakarta, Minggu (12/8).

Menurut Ali Muhsin yang juga Ketua Gerakan Pemuda Sehat, apa yang dilakukan oleh Freeport tidak sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, karena negeri ini selalu dirugikan oleh perjanjian kontrak karya. "Kontrak karya itu jelas-jelas  selalu merugikan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," ujarnya.

Dia meyakini orang-orang Indonesia mampu mengoperasikan semua teknologi yang sekarang dikerjakan oleh PT Freeport.  "Yakin kita mampu, karena dari teknologi kita sudah mampu mengambil alih atau meniru teknologi Freeport. Apapun kita punya dan bisa, di Indonesia pun kita ada. Jadi sambil menunggu kontrak karya selesai tahun 2021, kita bisa mempersiapkan sejak sekarang," tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum PRD, Agus Jabo. Ia meminta agar pengelolaan perusahaan pertambangan tidak dikuasai pihak asing. "Perusahaan tambang tidak boleh dikelola oleh asing," ujarnya.

Agus menyayangkan, kekayaan tambang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dan dikelola oleh negara, justru dikuasai oleh perusahaan asing, seperti yang terjadi pada PT Freeport Indonesia.

Menurut agus, Indonesia butuh pemimpin yang berani melawan penindasan terhadap masyarakat kecil dan melawan kekuasaan bangsa asing. "Kita membutuhkan seorang pemimpin yang berani seperti Bung Karno, yang jelas jelas berani melawan kekuatan asing," tegasnya.