Kabupaten Sigi Belajar PTSP Dari Lamongan

Kabarlamongan.com : Lamongan – Sebanyak 11 orang pejabat dari Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah kemarin melakukan kunjungan kerja di Lamongan. Dipimpin oleh Ketua DPRD Sigi, Budi Luhur Larengi, mereka bertujuan belajar dari Lamongan untuk membentuk pelayanan perijinan satu pintu (PTSP).

Rombongan kungker dari kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Donggala di tahun 2008 ini diterima Sekkab Yuhronur Efendi di Ruang Sasana Nayaka Pemkab Lamongan. Selain Ketua DPRD Sigi, juga terlihat Wakil KetuaDPRD Sigi bersama sejumlah pejabat terkait perijinan dan penanaman modal yang masih berbeda satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Daerah kami baru berusia lima tahun. Tujuan kami kesini untuk mengetahui proses dan belajar penyatuan serta pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan. Karena di tempat kami, SKPD penanaman modal dan perijinan masih terpisah, “ ujar Budi Luhur Larengi.

Terlebih lagi, lanjut Larengi, Lamongan sudah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu terbaik dalam pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal. “Beberapa waktu lalu Lamongan sudah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat terkait pelayanan perijinan dan penanaman modalnya. Karena itu kami ingin belajar, “ imbuh dia.

Dalam Sambutannya, Yuhrohnur Efendi mengurai bagaimana Kabupaten Lamongan menjadi salah satu tujuan investasi. “Pada prinsipnya secara garis besar perijinan diberikan untuk memancing investor atau sebagai insentif awal ketika mereka menanamkan modal. Karena itu segala proses perijinan dipermudah dan kami juga memberikan kemudahan khusus bagi investor yang masu masuk dan menanamkan modalnya di Lamongan, “ katanya.

Kemudahan pelayanan perijinan di Lamongan berbanding lurus dengan inestasi yang masuk di Kota Soto ini. Sejak tahun 2010 hingga triwulan ketiga tahun ini, sudah sebanyak Rp 3,6 triliun dana investor yang masuk diLamongan.

Sejak tahun 2010 hingga triwulan ketiga tahun ini, nilai realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terasuk di dalamnya izin sektoral, mencapai Rp 3.296.943.242.804. Kemudian realisasi investasi dari PMA mencapai 386.295.196.600. (ding)