Munas IKA PMII: Indonesia Harus Berdaulat Pangan

Kabarlamongan.com: Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara anggota G-20, Indonesia dipandang berpotensi sangat strategis dalam perekonomian global. Namun, di balik pertumbuhan makroekonomi yang membanggakan itu, Indonesia mengalami masalah fundamental, terutama berkaitan pemerataan ekonomi. Apalagi Indonesia menjadi importir pangan, terutama beras.

”Soal pangan ini ancaman besar. Harus segera dicarikan solusi. Sudah waktunya pemerintah harus merekonstruksi paradigma kebijakan pangan nasional. Dari paradigma ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan,” ujar Zaini Rahman, Ketua Panitia Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ke-5 di Sekretariat IKA PMII, Tebet, Jakarta (30/6).

Untuk itu, kata Zaini, penting bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi ini agar tidak hanya berorientasi mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth) semata, tapi juga memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya, yaitu, pro jobs, pro poor, dan pro environment.

Dikatakan, Indonesia adalah negara yang dikarunia sumber kekayaan alam melimpah, antara lain tanah subur. Sebagai negara agraris yang gemah ripah loh jinawi (batang dan biji jika ditanam akan tumbuh, Red.), berbagai tanaman pangan mudah dibudidayakan di Indonesia.

”Juga sebagai Negara maritim Indonesia memiliki sumber pangan yang luar biasa potensial dari perikanan dan kelautan,” kata alumni PMII Cabang Yogyakarta ini.

Dengan memiliki luas lahan pertanian tidak kurang dari 7,75 juta hektar dan letaknya yang strategis di daerah tropis, lanjutnya, seharusnya Indonesia mampu memproduksi bahan pangan secara mandiri dan mengekspor.

”Namun realitanya bangsa ini justru terpuruk. Untuk memenuhi pangan rakyatnya kita bergantung pada impor. Ini ironis,” keluhnya.

Kata Zaini, dalam upaya mengatasi problem bangsa itu IKA PMII bermaksud merangkul kerjasama berbagai pihak pada sektor perekonomian Indonesia.

Sebagai bagian dari penentu masa depan bangsa, IKA PMII merasa bertanggungjawab untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan ekonomi di Indonesia agar sesuai amanat konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945.

”IKA PMII menilai persoalan lemahnya ketahanan pangan hingga menjauhkan tujuan kedaulatan pangan di Indonesia ini harus segera diatasi. Soal pangan ini jadi salah satu topik yang akan dibahas di Munas,” ujar Zaini.

IKA PMII akan menggadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Bidakara Jln Gatot Subroto Jakarta(Senin, 01/07) pukul 13.00. musyawarah yang rencananya dibuka Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud tersebut akan dihadiri pengurus IKA PMII 33 perwakilan tingkat provinsi dan 144 perwakilan tingkat kabupaten dan kota se-Indonesia. (Ding/NUOnline)