Koordinator Wilayah Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, Suprapto mengungkapkan pandangannya saat kunjungan kerja (Kunker) ke Pemkab Lamongan, Kamis (14/3), di Ruang Sasana Nayaka.
Kunjungan 4 orang anggota KPP Jawa Timur tersebut dalam rangka monitoring dan evaluasi Kinerja Unit pelayanan public di Lamongan.
Menurut Suprapto, tugas dari KPP adalah menerima pengaduan, memeriksa dan menyelesaikan setiap sengketa pelayanan publik antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. “Monitoring dan evaluasi ini bukan untuk menilai baik buruknya pelayanan yang diberikan. Tetapi untuk mendapatkan gambaran sejauhmana kualitas pelayanan publik yang diberikan,”ungkapnya.
Disebutkannya, ada sembilan komponen yang dinilai dalam monitoring dan evaluasi kinerja unit pelayanan publik. Diantaranya standard pelayanan dan maklumat pelayanan, penanganan pengaduan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Asisten Adminstrasi Setdakab Lamongan, Sulastri saat menerima tim KPP mengungkapkan, di Kabupaten Lamongan, evaluasi dan survey IKM dilakukan dua kali dalam setahun. Sementara berdasarkan survei terakhir, tiga unit pelayanan publik yang memiliki IKM paling tinggi di Lamongan adalah Bank Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan yang ketiga Badan Penanaman Modal dan Perijinan.
Selanjutnya Sulastri menyebutkan, dalam rangka mendukung ditunjuknya Jawa Timur sebagai pilot project pelayanan publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di Lamongan telah melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas layanan. Selain mengadakan Bimtek dan Survei IKM, juga melakukan standarisasi kualitas pelayanan melalui pemenuhan kualifikasi ISO.
Di Kabupaten Lamongan yang sudah ber ISO adalah Rs Dr Soegiri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Perijinan, SMA Negeri 2 dan SMP Negeri 1 Lamongan. - Surya
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar di website kami