Demokrat: Caleg Harus Kaya

Kabarlamongan.com: Surabaya- Sepinya pendaftar caleg Partai Demokrat (PD) untuk kursi DPRD Jatim, tidak hanya karena hingar bingar kasus dugaan korupsi di elit DPP. Tapi, juga karena besarnya ketentuan seorang caleg harus memiliki saldo minimal Rp 250 juta di rekening tabungannya.

SMS beredar di kalangan pengurus dan kader, yang disebarkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PD Jatim Deddy Prihambudi. Isinya, berupa aksi protes terhadap kebijakan ini. Deddy sendiri juga keberatan syarat saldo Rp 250 juta dan mundur dari rencana pencalegan.

"Assalamualaikum. Kita tidak sanggup. Ini demokrasi mahal. Hanya kaum kaya yang akan duduk dalam DPRD Provinsi Jatim. Biaya pendaftaran Caleg Partai Demokrat Jatim sebesar Rp 2 juta. Dan saldo tabungan harus sama atau lebih dari Rp 250 juta. Bismillah, kita ikhlas tidak akan terlibat dalam kompetisi duniawi semacam ini. Laa haula wa laa quwwata ila billah," demikian kutipan dari SMS tersebut.

Sumber beritajatim.com yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan, bahwa penetapan ketentuan yang demikian tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme keorganisasian. Yang mana biasanya, setiap keputusan partai harus berdasarkan keputusan bersama dalam rapat. "Kebijakan itu tidak melalui rapat. Itu keputusan sepihak," kata sumber itu, Sabtu (2/3/2013).

Dia menambahkan, dana pembayaran formulir senilai Rp 2 juta juga tidak jelas untuk apa. "Tidak jelas itu digunakan untuk apa. Makanya kami mempertanyakan. Karena selain tidak melalui rapat, di partai lain tidak ada penarikan seperti itu," ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim sekaligus Bendahara DPD PD Jatim Ahmad Iskandar mengakui, ada penarikan sebesar Rp 2 juta bagi yang mendaftar untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat.

"Hanya saja jika nantinya caleg yang mendaftar di Partai Demokrat ditolak oleh KPU maka uang pendaftarannya tersebut dikembalikan lagi," dalihnya.

Terkait dengan adanya saldo minimal tabungan Rp 250 juta untuk menjadi caleg di Partai Demokrat, dia mengakui memang belum ada rapat membahas hal tersebut. Itu dianggap hanya masih wacana saja. "Alasannya untuk turun ke Dapil dalam rangka menyapa konstituen kan juga dibutuhkan dana," pungkasnya. (jatim)