Anatara Mobil Dinas dan Kinerja Nyata Menilik Kinerja DPRD Lamongan

Kabarlamongan.com: Beberapa hari terakhir ini, beberapa media, mulai media elektronik, cetak, hingga blog dan situs jejaring sosial sedang gencar-gencarnya mewartakan tentang mobil dinas baru (mobdin) untuk DPRD Lamongan. Melalui sudut pandang berbeda, semua media berusaha menggali dan mengulas permasalah ini.

Sudah tidak menjadi ha lasing lagi pasca berdirinya gedung megah DPRD Lamongan, wakil rakyat berkomitmen untuk meningkatkan kinerja mereka. Akan tetapi apa buktinya? hanya sekedar ucapan belaka.

Saat ini mobil dinas pun sudah direncanakanpada APBD Lamongan tahun 2013 dengan alasan yang sama yakni untuk menunjang kinerja para dewan. Disisi lain, sampai saat ini, kinerja DPRD Lamongan dinilai masih kurang maksimal. Beberapa permasalahan masyarakat sampai saat ini belum terselesaikan, selain kasus ganti rugi seismic, beberapa akses jalan di Lamongan pun banyak yang belum diperbaiki.

Masyarakat Lamongan sudah jelas tidak akan mau dikhianati untuk kedua kalinya. Sayangnya, Kamis (20/12/2012) RAPBD tersebut pun sudah disahkan. Lolosnya usulan tentang pembelian mobil dinas ini memang dinilai sangat tidak memihak rakyat. Banyak yang menilai angaran tersebut hanya menghambur-hamburkan uang rakyat secara percuma, disisi lain masih banyak kepentingan rakyat yang terabaikan.

Tidak puas dengan hal tersebut, Oknum wakil rakyat pun masih rela mengganti pelat nomor dari warna merah disulap menjadi hitam sejak ia menerima Mobil dinas.  Seakan mereka tidak peduli, kendati acap kali media sudah mengekpos pelanggaran tersebut. Parahnya lagi setelah ada ketentuan larangan kendaraan dinas khusus berbahan bakar premium bersubsidi pun dilanggarnya.

Penulis adalah Mahasiswa Unisda Lamongan (Boding M. Tajuddin)
Entah belum dipasang atau sengaja tidak dipasang, sebuah stiker bertuliskan “Mobil ini tidak memakai bahan bakar bersubsidi” pun tidak tampak terlihat di mobil yang dianggarkan dari uang rakyat tersebut.

Masih saja belum puas dengan beberapa pelanggaran tersebut, bahkan untuk mengelabui orang-orang yang memilihnya, abjad yang sama pada plat nomor pun tega diganti seenaknya sendiri, seolah-olah kendaraan tersebut merupakan kendaraan pribadinya. Kecanggungan pun tidak ada pada diri mereka untuk membawa mobil dinas kemanapun mereka mau di lain jam kerja.

Disadari atau tidak, masyarakat sudah mengerti tentang ciri pelat nomor dinas, meski dengan warna yang diganti hitam putih. Apakah mereka sendiri tidak mampu untuk membeli mobil pribadi? Atau bahkan masih merasa kurang besar dengan gaji yang mereka terima saat ini?.

Mungkin kesejahteraan untuk DPRD dan kesengsarahan untuk rakyat, yang tertimbun rapi di otak para dewan perwakilan rakyat kita itu. Katanya senantiasa mengabdi untuk kesejahteraan rakyatnya. Lagi-lagi Indonesia tercinta kita akan menangis melihat tingkah laku bejat oleh wakil rakyat, dan kita sebagai rakyat hanya bisa meronta dalam hati sambil geleng-geleng kepala.

Oleh: Boding M. Tajuddin (Aktifis PMII Unisda)