Koruptor Untung Adanya Kasus POLRI-KPK

Jakarta: Komisi III DPR menyesalkan polemik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Polisi melaksanakan yuridis yang dianggap tak etis, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi lebih banyak berorasi dibanding menuntaskan kasus.

"Inilah akhirnya yang menimbulkan antarlembaga menjadi kondisi seperti kurang sehat. Saya kira mari kita sama-sama introspeksi diri," kata Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Pasek, jika situasi ini terus terjadi maka para koruptor dan petualang politik akan diuntungkan. Terlebih isu KPK dan Polri ini berujung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Artinya memang sudah dimasuki oleh petualang-petualang politik," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Komisi III DPR sendiri sudah mencoba merapatkan Polri, KPK dan Kejagung untuk berkoordinasi. Tapi tak maksimal karena tidak bisa mengambil keputusan akibat ketidakhadiran salah satu lembaga.

"Dua kali dicobakan, dua kali tidak bisa ketemu akhirnya keburu meledak seperti ini. Jadi tentu sangat menyesalkan karena tidak produktif bagi penegakan hukum kita," ungkapnya.

Pasek beranggapan, SBY tak perlu turun tangan dalam ketegangan tersebut. Semestinya pimpinan kedua lembaga bisa menyelesaikan persoalan. Bila SBY ikut campur dapat diartikan intervensi.

"Apalagi beberapa hari sebelumnya ada yang sudah mengatakan tidak perlu presiden, tidak perlu legislatif. Jadi enggak perlu presiden, enggak perlu anggota DPR, bisa dijalankan sendiri, ini kan tidak sehat," lanjutnya.