Golkar Vs Kabinet

Jakarta: Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam menempatkan Partai Golkar sebagai partai politik kader terbanyak yang tersandung kasus korupsi merupakan bentuk kegerahan istana terhadap Golkar. Hal itu akan membuat kondisi koalisi akan menjadi panas, karena menjadikan posisi Golkar tidak nyaman di koalisi.

"Ada kemungkinan presiden sudah siap untuk berpisah koalisi dengan Golkar. Upaya membuang Golkar dari koalisi sudah lama dilakukan. Malangnya, situasi dan suasana masih selalu menguntungkan Golkar," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (1/10)

Ray menilai, Golkar mengambil banyak keuntungan dari posisinya yang setengah-setengah di koalisi. "Dia bebas tak sejalan dengan koalisi, pada saat yang sama juga dapat mengklaim sukses-sukses pemerintah sebagai suksesnya juga. Nampaknya istana mulai gerah. Dan 'ketegangan' mulai babak baru," ujar Ray.

Ray mengatakan, penggiringan isu untuk memperlihatkan Partai Golkar, tak sepenuhnya bersih dari isu korpsi. Dengan begitu, publik mau digiring ke arah opini bahwa Golkar merupakan partai yang pengurusnya terlibat banyak tindak pidana korupsi.

Ray mengatakan, memang motif politik kental dalam pernyataan Dipo Alam. Padahal, lanjutnya, akan lebih bebas nilai jika menyebut nama pelaku tindak pidana yang dimintakan izin pemeriksaannya kepada Presiden.

Pasalnya, kata Ray, tak sepenuhnya korupsi yang dilakukan pejabat dari kader parpol tersebut, juga kerja sama dengan kalangan eksekutif yang tentu berada di bawah koordinasi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negeri ini, yakni Presiden.

"Memang Presiden pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Namun, saat ini kan sudah ada otonomi daerah. Tentu kalau eksekutif daerah pengawasannya juga harus dilakukan oleh DPRD," katanya.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengungkapkan data tentang rekapitulasi izin pemeriksaan tertulis untuk pejabat negara yang diberikan oleh Presiden, yang kebetulan didominasi oleh Partai Golkar, PDIP dan Partai Demokrat sama sekali bukan untuk membuka aib orang lain.

"Data ini bukan untuk membuka aib orang. Tapi mari kita sama-sama mengawal anggaran," katanya saat itu.