BKKBN Nilai Ketidakseimbangan antara Pertumbuhan dan Kualitas Penduduk

Bengkulu: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu menilai, pertumbuhan penduduk daerah itu tidak sesuai dengan kualitas sumber daya manusianya, sehingga menjadi ancaman bagi pembangunan nasional.

"Salah satu langka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu penggerakan program kependudukan dan KB secara all out," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulul Widati, Rabu (24/10).

Ia mengatakan, manunggal penggerakan Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan yang digelar itu dalam rangkah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) menjadi aset pembangunan nasional.

Meningkatnya kualitas masyarakat dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Hal itu tentunya perlu langkah dalam pengendalian angka kelahiran.

"Tingginya pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi daya tampung dan daya dukung pembangunan sumber daya manusia ke depan," ujarnya.

Untuk mengatasi permasalah kependudukan yang kurang baik ini, tidak terlepas campur tangan semua elemen dalam memberikan dukungan secara nyata dan dorongan moril.

Melalui berbagai kegiatan Bhakti sosial TMKK menunjukkan dukungan TNI untuk mewujudkan pembangunan kependudukan, namun hal itu tetap memerlukan dukungan kuat dari pemerintah daerah serta masyarakat.

"Kerja sama antara BKKBN dan TNI yang disepakati beberapa tahun lalu itu, amat tepat dalam rangka percepat revitalisasi program Kependudukan dan KB, karena selain garda republik itu telah mendapat pelatihan program KKB juga memiliki ruang yang luas dalam berinteraksi ditengah masyarakat hingga pelosok desa," ujarnya.

Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan (Balatbang) BKKBN, Adharsyah, mengatakan revitalisasi KB untuk meningkatkan partisifasi, pesertaan masyarakat serta upaya meningkatkan kualitas program yang dapat mengarah pada pencapian sasaran pembangunan berwawasan kependudukan.

"Tidak dapat dipungkiri masih kompleksnya permasalahan kependudukan di Tanah Air saat ini," ujarnya.

"Hal itu belum teratasi itu, karena peraturan perudangan yang mengatur kependudukan dan kurang memaknai definisi pembangunan sektor kependudukan belum terimplementasikan," katanya.