DPR: Pajak Diganti Zakat Kurang Bijak

Jakarta: Salah satu rekomendasi musyawarah nasional Nahdlatul Ulama (NU) adalah meninjau pembayaran pajak. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai pandangan tersebut kurang bijak namun harus dihormati.

"Kalau menggantikan pajak saya tdk sepakat. Ini kurang wise. Kalau mengganti dengan sistem yang teruji dengan model zakat perlu penjelasan." kata Priyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/9).

Pimpinan DPR bidang politik, hukum dan keamanan ini mengatakan, penjelasan penting dilakukan agar tidak menimbulkan kontroversi baru. Ide yang ditawarkan para ulama layaknya menjadi bahan kajian dan masukan bagi Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirjen Pajak.

"Kenapa mereka mengarahkan soal itu dan orang merasa terpanggil. Selain kewajiban tapi nilai ibadah. Saya setuju tapi harus ada penjelasan konfrehensif." kata Priyo.

Terkait hukuman mati untuk koruptor, Priyo mengaku tak sepakat. Mestinya hukuman tersebut juga berlaku untuk teroris dan terpidana narkoba.

"Ulama mengatakan kalau pun itu dilakukan kepada mereka yang sudah melakukan berulang-ulang dan masif. Saya pikir itu harus mendapat apresiasi." kata Priyo.

Menyoal rekomendasi Pemilu Kada secara tidak langsung, Priyo mengaku setuju. Hanya saja formula apa yang harus dilakukan. Apakah dipilih oleh DPRD atau presiden punya kewenangan khusus.

"Semua formula akan kita formulasikan." kata Priyo.

Ia berpendapat, Pemilu Kada tidak langsung bisa diimplementasikan lewat pemilihan gubernur. Sebab itu tidak menyalahi UU.

"Yang saya catat ini kerisauan para ulama." kata Priyo.