Ulama Dunia akan Hadiri Munas Alim Ulama NU

 

Cirebon: Sebanyak 26 ulama dari 22 negara sahabat mengkonfirmasi akan hadir di acara Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU. Acara tersebut akan digelar pada 14-17 September.

Hal itu disampaikan Marsudi Syuhud di Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (14/9). Menurutnya, para ulama yang siap datang itu berasal dari Turki, Aljazair, Yaman, Sudan, Malaysia, China, Jepang, dan negara lainnya.

Ia menegaskan, kedatangan para ulama dari negara-negara sahabat itu akan memperkaya khasanah diskusi dalam Munas nanti. "Bagi-bagi pengetahuan, referensi untuk ilmu dan kehidupan beragama di Indonesia. Sedangkan mereka (ulama negara sahabat) menyampaikan bahwa akan berdiskusi dengan ulama NU untuk mencari bentuk organisasi," ujarnya.

Hingga Jumat (14/9) sore, 900 orang dari 19 wilayah di seluruh Indonesia sudah hadir dalam acara Munas NU. Adapun total peserta diperkirakan sekitar 2.000 orang dari 33 wilayah.

Dalam Munas kali ini, NU berencana melakukan pembagian wilayah dari 33 menjadi tiga wilayah besar. Ketiga wilayah besar itu adalah wilayah Timur yang mencakup Sulawesi Selatan, Sulteng, Sultra, Sulut, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Gorontalo.

Kemudian untuk wilayah Tengah terdiri dari NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Bali, Jateng, Jatim, Yogya. Serta wilayah Barat yang meliputi Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, Jambi, Kep Riau, Riau, Sumbar, Sumut, Aceh, Lampung, Jabar, DKI, dan Banten.

Selain itu, beberapa isu dan persoalan yang ada di masyarakat juga akan dibahas dalam Munas kali ini. Salah stunya adalah mengkritisi praktek demokrasi liberal di Indonesia.

"Praktik demokrasi liberal pasca reformasi 1998 dinilai justru membuat sistem perpolitikan nasional carut-marut, semrawut, khususnya di bidang ketatanegaraan dan pertahanan," kata Wakil Sekertaris Jenderal PBNU H Abdul Mun'im DZ.

Soalnya, kata Wasekjen, berbagai persoalan di masyarakat muncul terutama setelah dilakukan beberapa kali amandemen UUD 1945. Di mana, lanjutnya, amandemen telah mengakibatkan liberalisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, termasuk liberalisasi di bidang agama.

"Bahayanya, liberalisasi ini digunakan untuk beroperasinya kapitalisme global," ungkapnya.

Dengan demikian, Munas-Konbes NU kali ini akan berusaha mencari solusi dengan menawarkan konsep dasar ketatanegaraan serta mengambil beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, yaitu berangkat dari satu ide besar Kembali ke Khittah Indonesia 1945.

Munas juga akan mengkritik pembayaran pajak yang ternyata banyak dikorupsi oleh aparatur pajak, fenomena politik uang, kriteria kepemimpinan nasional menjelang pemilu 2014, apakah haram memilih pemimpin dan parpol yang korup, pemilihan kepala daerah dikembalikan pada DPRD, dan masalah agama dan sosial ekonomi yang lain.

Bersamaan dengan itu, masih dalam rangkaian acara, Munas juga menggelar pameran seni dan budaya, bazzar murah, seminar kelompok intelektual Muda NU (IMNU) bekerja sama dengan Yayasan Khatulistiwa Kempek, Bedah Buku, dan Workshop Penulisan Tafsir.