Rencana Stadion Rp100 Miliar di Tuban Tidak Pro-rakyat

Tuban: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, masih mengkaji rencana pembangunan stadion olahraga senilai Rp100 miliar.

Hal itu dilakukan setelah sejumlah kalangan melakukan protes atas rencana tersebut. Sebab, pengalokasian dana sebesar itu dianggap berlebihan.

"Belum. Itu masih dalam pembahasan eksekutif," ungkap Kepala Bagian Humas dan Infokom Pemkab Tuban, Joni Martoyo, Ahad (16/9).

Joni juga belum bisa menjelaskan secara detail rencana pembangunan sarana olahraga tersebut. Termasuk, detail desain pembangunan infrastruktur stadion itu. Malah Joni balik bertanya dari mana sumber informasi pembangunan stadion senilai Rp100 miliar tersebut. Namun, setelah dijelaskan pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan pasti terkait kebijakan tersebut.

"Kita belum bicara soal itu. Karena, masalah ini masih dalam kajian secara mendalam," kilahnya mengakhiri pembicaraan.

Sikap Pemkab ini, diduga karena protes sejumlah kalangan atas rencana kebijakan yang bakal membangun stadion senilai Rp100 miliar dengan dana dari APBD 2012 ini.

Sejumlah pihak menilai, kebijakan itu dinilai tidak prorakyat. Terlebih, masih banyak bidang garahpan lainnya yang memerlukan konsentrasi anggaran APBD. Di antaranya, sektor pertanian, kelautan, banjir, kekeringan dan sebagainya.

"Kalau dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk pertanian dan sebagainya yang sangat kecil, kami juga menyimpulkan bahwa pemerintah kurang pro terhadap wong cilik," kata Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(FITRA) Jawa Timur, Miftahul Huda.

Kesimpulan itu, terang dia, merupakan hasil kajian yang telah dilakukan untuk anggaran APBD tahun 2012 ini. Sedangkan untuk persoalan yang sifatnya mendesak tidak diprioritaskan. Di antaranya, anggaran perbaikan gizi masyarakat hanya Rp180 juta, peningkatan kesempatan kerja Rp390 juta, serta pemberdayaan fakir miskin nilainya hanya Rp65 juta.

"Termasuk, dana peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan peternakan bagi ribuan petani yang hanya sebesar Rp1,3 miliar," tambahnya.