PNS Terlibat Aktif Pada Pemilu, Kena Sanksi Tegas

Kabarlamongan.com : Lamongan – Besarnya potensi pegawai negeri sipil (PNS) ikut terlibat dalam politik menjelang, dan pada saat pemilihan legislatif 9 April 2014 mendatang, terutama pada penggunaan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu, langsung disikapi oleh Pemerintah daerah.

Untuk mecegah hal itu terjadi, Bupati Lamongan H Fadeli melalui Sekkab Yuhronur Efendi mengingatkan semua PNS tidak terlibat aktif dalam politik. Jika dilanggar, ia akan memberi sanksi peringatan, teguran hingga penundaan gaji.

“Kami ingatkan lebih awal, jangan sampai PNS ikut campur dalam urusan pemilu legislatif. PNS juga dilarang menggunakan anggaran dan fasilitas negara. Kalau sampai ada PNS melakukan hal itu, akan menerima sanksi berupa peringatan, teguran dan penundaan gaji,” kata Yuhronur Efendi, kemarin.

Dikatakannya, agar himbahuan ini benar-benar diperhatikan, pihaknya juga sudah mengirimkan surat edaran larangan PNS terjun dalam politik praktis. Hal itu agar PNS bisa menjaga netralitas, dan lebih berkonsentrasi pada pekerjaan dan meningkatkan profesionalkerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan secara maksimal.

“Surat edaran agar PNS tidak ikut politik sudah kami kirimkan ke semua kepala SKPD, camat untuk selanjutnya supaya ditindaklanjuti ke bawahnya. Prinsipnya PNS tidak boleh berpolitik agar bersungguh-sungguh menunjukan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Meski demikian, pihak pemerintah juga tidak melarang para PNS untuk menentukan pilihanya dalam pileg mendatang, karena mereka masih mempunyai hak untuk memilih siapa diantaranya calon yang dianggap mumpuni untuk menduduki kursi baik di DPD, DPRD, DPRD Propinsi hingga DPR RI.

“Dalam surat edaran itu lebih menitikberatkan pada netralitas seorang PNS dalam pileg, untuk tidak terlibat dukung mendukung calon, tapi kita juga menghimbau mereka untuk menetukan pilihanya dalam pilihan legislatif mendatang, karena mereka punya hak berpolitik,” pungkasnya. (SP/gus)