Akurasi Data Laporan Pertanggungjawaban SKPD Disoroti

Kabarlamongan.com: Lamongan- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2012 memasuki agenda laporan pansus DPRD.

Di Ruang Sidang Paripurna DPRD  Rabu (10/4/2013)  Pansus dalam salah satu sarannya menyampaikan diperlukannya akurasi dan validitas data untuk mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Juru bicara Pansus LKPJ, Sonhadji Zainudin, menyatakan perlunya akurasi dan validitas data dan angka yang dipakai untuk menghitung formula indikator pada setiap SKPD sehingga tidak hanya sekedar untuk memenuhi target.

“Untuk itu, Pansus berharap kedepan, perlu ada koreksi data dan angka yang mendekati realitas. Karena jika data yang digunakan kurang benar akan berdampak pada masyarakat dan kinerja SKPD, “ katanya.

Pansus juga menyarankan untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan daerah dalam bentuk angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena menurut Pansus, paradigma keberhasilan pembangunan tidak saja diukur dengan keberhasilan peningkatan ekonomi dan pembangunan fisik saja.

Lebih lanjut, dalam perencanaan pembangunan, IPM merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan secara menyeluruh.

Dengan dimensi yang luas, IPM memperlihatkan  kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar layak hidup.

Namun Pansus juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah program. Diantaranya pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Program ini menurut Pansus belum banyak diketahui masyarakat sehingga perlu peningkatan sosialisasi serta penambahan alokasi anggaran karena manfaatnya yang besar.

Terkait pelaksanaan urusan pekerjaan umum, Pansus menilai kuantitas pelaksanaannya sudah terealisasi sesuai target anggaran. Namun di sisi lain, Pansus menyoroti kualitas yang masih harus dievaluasi. Sehingga kedepan manajemen proyek harus didorong agar taat pada asas profesionalitas dan ketentuan hukum yang berlaku. (Surya)