Kabarlamongan.com: Jakarta - Partai Demokrat benar-benar dirundung masalah. Saat kasus Nazaruddin yang menyeret sejumlah elit partai belum tuntas, kader partai ini di parlemen diduga tersangkut kasus dana bencana alam di Cianjur pada 2011.
Adalah Supomo, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang diadukan oleh Muhammad Sukarya, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, kepada Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Selain Supomo, Sukarya juga melaporkan Didik dan Haris Hartoyo (sekretaris Supomo).
Dalam surat tertanggal 12 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BK DPR RI itu, Sukarya juga menyebut nama Vera Vebyanthy, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat. Dalam surat tersebut Sukarya juga menyebutkan Harris mengatasnamakan nama putri kandung Ventje Rumangkang, pendiri Partai Demokrat itu.
Dalam kronologi yang ditulis Sukarya, nama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Gondo Radityo Gambiro juga disebut. Nama Gondo diklaim oleh Dikdik dan Harris Hartoyo. Sukarya menyebut duit yang telah disetor ke Dikdik dalam kurun waktu 2010-2011 kurang lebih sebesar Rp 800 juta. Separuh lebih dari duit tersebut Rp 450 juta telah diambil oleh Haris.
Badan Kehormatan DPR RI langsung bergerak mendapat laporan tersebut. Setelah sebelumnya memanggil Herdian Aryanto yang belakangan diketahui sebagai staf ahli Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Gondo Radityo.
Pada Selasa (19/2/2013) ini, BK DPR juga memanggil Supomo, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang terlapor oleh Sukarya. Namun, usai diperiksa BK DPR RI, politikus Partai Demokrat itu membantah tudingan Sukarya. Hanya saja, ia tidak menampik bila dirinya pernah bertemu dengan Sukarya bersama Dikdik.
"Awal-awalnya Sukarya pernah datang bersama Dikdik dan membawa proposal yang sudah ditandatangani Bupati Cianjur dan minta bantuan ke saya karena saya wakil rakyat dari Cianjur," beber Supomo di Gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (19/2/2013).
Dalam pertemuan tersebut, Supomo menceritakan posisinya di Komisi XI DPR RI yang tidak terkait dengan urusan bantuan bencana. Dia mengaku di hadapan Sukarya bukanlah politisi yang mengetahui permainan anggaran. "Sukarya bertemu sekali di sini (DPR)," ucap Supomo.
Dia tidak menampik keberadaan Haris Hartoyo sebagai Staf Ahlinya, meski sejak 14 Februari lalu yang bersangkutan telah tidak bersamanya lagi. Dia menduga sengaja menggunakan Harris karena lobi terhadap dirinya tidak berhasil. "Jadi mungkin karena saya sudah mentok, tak bisa, barangkali Sukarya menggunakan Harris. Itu modus baru," duga Supomo.
Ketua BK DPR RI M Prakosa mengatakan Supomo mengakui tidak pernah menerima uang dari Sukarya. Prakosa juga menyebutkan saat pemeriksaan dua pekan lalu terhadap Harris Hartoyo, ia mengakui menerima dana namun tidak menyerahkannya kepada Supomo. "Haris Tidak mengakui memberikan uang ke Pak Supomo," kata Prakosa usai memeriksa Supomo di ruang BK DPR RI.
Ketua Bidang Tanggap Darurat dan Bencana Alam DPP Partai Demokrat Umar Arsal mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap Supomo ihwal pelaporan Sukarya ke BK DPR RI. "Dalam pengakuannya tidak tahu persoalan tersebut, baik staf ahli maupun Supomo," ujar Umar.
Partai Demokrat harus segera merespons perkara yang membawa-bawa nama kadernya. Upaya penyelamatan partai semestinya dapat diterjemahkan dengan aksi nyata bersih-bersih. Tidak hanya anggota DPR, tak terkecuali staf ahli Fraksi Partai Demokrat.(Inilah)



0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkomentar di website kami