DPR: Audit Investigasi Hambalang Lambat

Jakarta: Komisi X DPR RI menyatakan kekecewaannya karena Badan Pemeriksa Keuangan batal menyerahkan audit investigasi kasus Hambalang, Kamis (25/10) hari ini. Padahal, bila audit cepat keluar akan mempercepat langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ternyata 31 Oktober, itu pun (baru selesai) 85 persen," kata anggota Komisi X DPR Dedy "Miing" Gumelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10).

Miing mempertanyakan alasan di balik pengunduran waktu penyerahan audit investigasi BPK. Sebab, sudah waktunya Panitia Kerja Hambalang bekerja.

Miing berharap ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam hasil audit itu. Tak seperti pada audit investigasi BPK yang didapat metrotvnews.com yang nama keduanya tidak ada.

"Secara hirarki organisasi seorang menteri harus bertanggungjawab. Tidak bisa hanya bertanggungjawab secara moral," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfadli mengatakan, mundurnya penyerahan hasil audit investigasi kasus Hambalang memperkuat dugaan adanya upaya lokalisasi. Ini sesuai dengan pernyataan anggota BPK Taufiequrrachman Ruki bahwa ada intervensi.

"Artinya selama sembilan bulan ini mungkin saja terjadi tarik-menarik di BPK. Banyak pihak yang berkepentingan," ujar Zulfadli.

Apakah nanti audit investigasi BPK akan berbeda dengan data yang sudah beredar, Zulfadli belum bisa memastikan. "Kalau gak ada perubahan, masih banyak hal-hal yang harus diaudit ulang. Nanti Komisi X bersama BAKN akan mendalami, kenapa ada kejanggalan," kata Zulfadli.