KPK Diminta Tindaklanjuti Analisa PPATK soal DKI Terkorup

Jakarta: Komisi Pemantau Korupsi (KPK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti analisia Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan terkait DKI Jakarta sebagai provinsi terkorupsi di Indonesia. KPK diminta responsif.

"KPK harus responsif setiap informasi yang ada. Saya ingatkan, 46 persen persentasi korupsi DKI itu bukti ada penyelewengan yang sistematis dan pembiaran dari Gubernur Fauzi Bowo," kata Taufik Akbar, Koordinator Pusat Koalisi Pemantau Korupsi (KPK) melalui pernyataan tertulis, Senin (3/9).

Taufik berharap KPK meminta bukti  otentik dari PPATK. Ia mengaku heran dengan kinerja KPK terkait penyelesaian kasus korupsi terutama yang melibatkan Pemerintah DKI Jakarta.  Padahal soal kasus yang melibatkan Badan Anggaran DPR KPK sangat sigap.

"Tapi untuk dugaan korupsi DKI, tidak ada tindaklanjuti dilakukan oleh KPK," kata dia.

Taufik  juga mempertanyakan kelanjutan proses hukum atas kasus dugaan korupsi  Fauzi Bowo yang dilaporkan oleh aktivis Solidaritas Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus yang didampingi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, dan Anggota DPD RI AM Fatwa 24 Februari lalu.

Menurut Taufik, buku Prijanto itu dapat dijadikan bukti awal pemeriksaan terhadap Fauzi Bowo atas dugaan penyalagunaan jabatan untuk memperkaya diri. Bahkan, AM Fatwa, salah satu anggota DPD RI yang saat itu turut mendampingi Prijanto dan SNAK Markus menyebutkan, perluasan dan pembebasan lahan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, senilai Rp10 miliar terindikasi ada praktik mafia anggaran.

Taufik mengatakan pihaknya cukup kecewa dengan kinerja KPK. Pasalnya laporan dugaan korupsi itu sudah masuk ke KPK sejak awal tahun lalu. Namun, tidak ada satupun kemajuan atas laporan tersebut.