Konflik PSSI dan KPSI Belum Tuntas

Kuala Lumpur- Joint Committee (JC) PSSI selesai mengadakan rapat di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (20/9/12). Meski demikian, ketegangan masih belum reda.

Joint Committee (JC) adalah badan yang disusun atas prakarsa AFC untuk menyelesaikan konflik sepak bola nasional yang menyebabkan munculnya dualisme pengurus, liga dan timnas. Badan ini diwakili masing-masing empat dari kubu PSSI versi La Nyalla Mattalitti dan PSSI versi Djohar Arifin Husin.

Dalam rapat kemarin sore waktu setempat, sudah dibahas soal lima poin. Pertama masalah dualisme liga, masalah perbaikan Statuta PSSI, pengembalian empat anggota Komite Eksekutif (Komeks) yang dipecat, pengelolaan Timnas Indonesia dan penentuan Kongres PSSI.

Entah apa sebabnya, meski kedua kubu sudah bertemu muka secara langsung, bertukar pendapat dan mengakhiri rapat dengan kata sepakat, keterangan yang disampaikan masing-masing kubu beberapa diantaranya masih bertolak belakang.

Kedua kubu tampak tak keberatan dengan dua kesepakatan pertama, yakni masalah liga dan masalah perbaikan Statuta PSSI.

Dualisme liga, disampaikan Todung Mulya Lubis, ketua JC sekaligus ketua komite etik PSSI versi Djohar, akan tetap berlanjut.

Liga Super Indonesia (ISL), di bawah pengelolaan PT Liga Indonesia (LI) dan bernaung di bawah PSSI versi La Nyalla, akan tetap berjalan independen, beriringan dengan Liga Primer Indonesia (IPL), di bawah pengelolaan PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS) dan bernaung di bawah PSSI versi Djohar. Namun disepakati pula bahwa keduanya akan bersatu selambat-lambatnya tahun 2014.

Sementara mengenai perbaikan Statuta PSSI, yang menimbulkan perbedaan persepsi pada sejumlah ayat, akan digarap oleh kelompok kecil yang terdiri dari Hinca Panjaitan dan Togar Manahan Nero dari perwakilan La Nyalla serta Tjatur Agus Saptono dan Saleh Mukadar dari perwakilan Djohar.

Perbedaan persepsi terjadi pada poin pengembalian empat anggota Komeks yang dipecat Djohar, yakni La Nyalla Mattalitti, Toni Aprilani, Roberto Rouw dan Erwin Dwi Budiawan. Keempatnya dipecat setelah berseberangan pendapat dengan ketua umum. Menurut Joko Driono, anggota JC perwakilan KPSI, jabatan keempatnya dipulihkan langsung dan tanpa syarat.

Todung dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (21/9/12), membenarkan pengembalian jabatan keempatnya tetapi “prosedur kembalinya empat anggota itu masih akan dirumuskan. Prinsipnya, empat anggota tersebut akan kembali, tapi prosedurnya harus dirumuskan lebih dulu oleh Sekjen (PSSI, Halim Mahfud).”

Perbedaan lain adalah soal Kongres. Joko menyebutkan Kongres, yang awalnya dijadwalkan dilaksanakan akhir bulan ini namun ditunda karena JC tak kunjung menghasilkan keputusan, bakal digelar November. Lalu, ketua pengurus PSSI tingkat provinsi (pengprov) yang telah dipecat Djohar karena berseberangan pendapat, juga dipulihkan.

Hal ini menjadi krusial andai terjadi pemungutan suara dalam kongres, karena pengprov adalah anggota PSSI yang punya hak pilih dan hak pilih tersebut diwakili sang ketua. Para ketua yang dipecat adalah pendukung kubu La Nyalla, sementara pejabat sementara yang menggantikan mereka adalah kubu Djohar.

Todung enggan membenarkan hal ini. Katanya, “Kongres soal pemilik suara, pemahaman kami. Hak suara itu bukan personal. Tapi memang banyak permasalahan dalam kongres yang harus dibicarakan.”

Todung juga mengaku belum ada kesepakatan soal waktu pasti pelaksanaan Kongres. Ia hanya mengatakan Kongres sudah disepakati digelar di akhir tahun.

Perbedaan lain dan yang paling krusial adalah soal pengelolaan Timnas. Selama Timnas masih dikelola PSSI kubu Djohar, La Nyalla enggan mengizinkan pemain-pemain ISL, yang bernaung di bawah kelompoknya, untuk bergabung. Karena menurutnya, berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Juni lalu, Timnas harusnya dikelola JC.

Joko mengatakan bahwa dalam rapat tersebutsudah disepakati bahwa Timnas akan berada di bawah kendali JC. Namun Todung berpendapat lain.

“Kalau ada yang mengatakan Timnas itu ada di bawah tim JC, itu keliru. Yang benar adalah, JC diminta untuk melakukan harmonisnisasi,” ia menegaskan.

Harmonisasi, menurut Todung, adalah pengurus klub harus mengizinkan pemainnya bergabung. Jika tidak, baik klub dan pemain akan dikenai sanksi.

“Yang mengatur timnas yang ada di bawah payung PSSI. Ini supaya bisa memahami jika JC tidak dibentuk untuk itu,” katanya lagi.

Joint Committee (JC) dibentuk pada bulan Juni 2012 atas prakarsa AFC, terdiri dari empat perwakilan PSSI, yakni Todung Mulya Lubis, Tjatur Agus Saptono, Saleh Mukadar dan Widjayanto, dan empat dari perwakilan KPSI, yakni Djamal Aziz, Joko Driono, Hinca Panjaitan dan Togar Manahan Nero.